Radarpos.com.Surabaya – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya mendapati SMP negeri yang masih menerima murid saat PPDB sudah berakhir. Wali Kota Eri Cahyadi pun tak segan mencopot kepala sekolah jika aduan terbukti.
“Kalau ada itu pasti akan diberikan sanksi. Kepala sekolah kena dampak. Bisa jadi pencopotan. Kalau PNS ada tahapan, diperiksa inspektorat kalau dia ada kesalahan.
Tapi sebenarnya dilihat apakah memang betul. Syak prasangka semua. Tidak bisa dilihat. Kalau dia ada cabut berkas kalau memang di sini muridnya pindah terus mau apa,” kata Eri saat ditemui di Jalan Jimerto, Jumat (21/7/2023).
Eri pun memastikan tidak ada SMP negeri yang menerima murid baru lagi. Karena sistem PPDB sudah ditutup sejak 22 Juni 2022 lalu.
“Sekarang orang-orang berpikirnya harus masuk negeri semua. Yo ga mungkin, ga cukup sekolahe, ini yang harus dijaga. Insyaallah kita lakukan dan sekarang teman-temab MKKS melihat di sekolah negeri bergerak bersama dengan dispendik untuk melihat terus. Ayo bareng-bareng,” jelasnya.
Eri juga sudah meminta Dispendik Surabaya untuk melakukan penyelidikan jika ada kecurangan pada penerimaan murid baru. Namun, ia menyebut jika permasalahan PPDB khususnya zonasi tidak hanya terjadi pada tahun ini saja.
Menurutnya, sistem PPDB seharusnya dimasukkan nilai ujian tertinggi. Seperti sebelum ada PPDB menggunakan danem atau nilai UN agar tidak menjadi polemik di masyarakat.
“PPDB mulai zamannya zonasi sampai sekarang yo ngene iki. Kalau tidak diubah metodenya, puas dan tidak puas itu biasa dan fitnahnya macam-macam. Kalau bisa zonasi masuknya nilai tertinggi. Itu paling fair,” ujarnya.
Selain itu, dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pada 10-14 Juli lalu di Makassar, seluruh kepala daerah sudah menyampaikan tentang sistem PPDB zonasi.
“Tidak bisa satu per satu kota, ini dituangkan dalam APEKSI. Kekuatannya pasti lebih besar apeksi. Wali kota tidak mau cerai berai, kita ingin bhinneka tunggal ika,” pungkasnya.[R-01]
