Radarpos.com.Semarang – Kapasitas SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah diprediksi hanya mampu menampung 42 persen lulusan SMP pada tahun ini. Diperkirakan banyak siswa dan orang tua yang kecewa.
“Sekarang kita ini ada potensi lulusan SMP sederajat itu 535.000-an di Jawa Tengah, saat ini kita memasang rombel itu kurang lebih 42 persen dari lulusan SMP tersebut,” ujar Kepala Bidang Pembina SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah (Disdikbud Jateng) Syamsudin Isnaini saat di Kantor Inspektorat Jateng, Jalan Pemuda, Semarang, Kamis (15/6/2023).
Menurutnya, sumber daya yang dimiliki memang terbatas sehingga belum bisa menambah kapasitas sekolah negeri. Hal itu membuat 58 persen lulusan SMP pada tahun ini nanti terpaksa harus mencari sekolah swasta atau pesantren, atau bahkan tidak sekolah.
“Mungkin sebagian lagi tidak sekolah jadi kita memang menyadari sumber daya yang kita miliki terbatas pada saat kita harus melayani 535.000 lulusan SMP dengan daya tampung yang hanya 42 persen,” jelasnya. Syamsudin menilai hal tersebut memang berpotensi menimbulkan kekecewaan. Namun, pihaknya akan berusaha untuk menciptakan sistem yang adil.
“Memang pasti dalam PPDB ini ada yang kecewa karena tidak diterima tapi bagaimana kita menciptakan sistem itu yang berkeadilan. Dalam mempersiapkan sistem itu kita juga berkoordinasi lintas dan juga bersama Ombudsman juga untuk menguji kebijakan-kebijakan,” katanya.
Disdikbud Jateng juga disebut telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait hal itu. Evaluasi permasalahan dari tahun kemarin juga telah menjadi perhatian khusus.
“Adanya blank spot, KK, dan kemarin juga ada kebocoran password ini semua kita evaluasi,” lanjutnya.Dia juga mengatakan saat ini, kuota afirmasi untuk anak dari tenaga kesehatan sebesar 3 persen telah dialihkan kepada anak tidak sekolah (ATS). Pihaknya juga telah mendata ATS dan berharap mereka mau melanjutkan sekolah.
“Sementara dari 17 kabupaten penanganan kemiskinan ekstrem kami sudah menginterval sekitar 6.399 siswa di jenjang menengah yang punya kesempatan untuk bersekolah, namun demikian kita juga harus menyisir mana yang benar-benar ingin sekolah,” ujar Syamsudin.[R-01]
