Optimalisasi Alat Peraga Edukasi dalam Pembelajaran PAUD dan TK untuk Meningkatkan Kemampuan Anak
Minggu, 29 Okt 2023,
02:49
WIB
Radarpos.com .Kendal – Kabupaten Kendal masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan strategis, mulai dari angka kemiskinan yang tinggi, kualitas pendidikan yang rendah, hingga rendahnya jumlah desa mandiri.
Isu-isu krusial ini menjadi perhatian utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kendal 2025–2029 yang digelar di Pendopo Kendal, Rabu (14/5/2025).
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengakui masih adanya pekerjaan rumah besar yang perlu dituntaskan dalam lima tahun ke depan. Ia menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Kendal pada 2024 masih berada di angka 9,35%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
“Kita butuh kolaborasi bersama dalam membangun Kabupaten Kendal. Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi semua pihak harus terlibat, termasuk swasta, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Bupati Tika menyoroti rata-rata lama sekolah warga Kendal yang hanya mencapai 7,74 tahun—setara dengan kelas 2 SMP. “Ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat target idealnya adalah 13 tahun pendidikan,” paparnya.
Tika juga menyoroti masih minimnya jumlah desa mandiri di Kendal. Dari total 266 desa yang tersebar di 19 kecamatan, baru 33 desa atau 0,12% yang telah berstatus mandiri.
Untuk itu, Pemkab Kendal akan mendorong program “Satu Kecamatan Satu Desa Unggulan” guna membentuk pusat ekonomi baru berbasis potensi lokal seperti agrobisnis dan kelautan.
Meski begitu, pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren positif. Sektor industri pengolahan menyumbang 41,70% terhadap PDRB Kendal, disusul sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 18,07%.
Sementara itu, perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Edi Wahyono, menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum untuk menyelaraskan rencana pembangunan antara pemerintah dan masyarakat.
“Musrenbang ini bukan hanya ajang formalitas, tapi ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam menyusun arah pembangunan daerah,” tegas Edi (**/AIS)
