Radarpos.com.Solo – Proses pembentukan alat kelengkapan (alkap) DPRD Solo belum menemui titik terang. PDIP maupun Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yakni PKS, Gerindra, PSI, Golkar, PAN, PKB saling menolak tawaran yang diberikan.
Pihak KIM Plus, memberikan tawaran ke PDIP dengan komposisi Ketua Komisi III dan Ketua Badan Kehormatan (BK) serta Wakil Ketua Komisi II, Sekretaris Komisi IV. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh PDIP.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Solo, Suharsono mengaku awalnya bersurat kepada dua fraksi yakni Gerindra dan PSI untuk bekerja sama membuat alkap. Pihaknya tidak sepakat karena yang diajak membentuk alkap yakni Gerindra dan PSI, namun ternyata membuat skema melibatkan KIM Plus.
“Cuma kami tidak sepakat karena yang kami ajak Gerindra dan PSI tapi mereka membuat skema dengan mengatur membuat skema dengan melibatkan fraksi yang lain, kami nggak sepakat itu,” kata Harsono dihubungi awak media, Kamis (5/12/2024).
Pihaknya juga menolak tawaran yang dibuat oleh KIM Plus tersebut. Pihaknya bersikukuh menawarkan tiga alternatif untuk pembentukan alkap.
“Jadi alternatif pertama, PDIP minta Ketua Komisi 1 dan Ketua Komisi 3. Kemudian Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 2 dan 4. Kemudian alkap DPRD dan komisi ketua BK, kemudian berikutnya Wakil Ketua Bapemperda,” ucap Harsono.
Yang kedua, kata dia, pihaknya tetap ingin kepemimpinan periodisasi 2,5 tahun pertama yang memimpin dari PDIP.
“Kemudian 2,5 tahun berikutnya diambil Fraksi Gerindra atau PSI, itu alternatif kedua. Alternatif ketiga 2,5 periode pertama kita ambil Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 3. Kemudian kita minta Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 4 dan 2,” tegasnya.
“Periode 2,5 tahun kedua, PDI diberi Ketua Komisi 4, Ketua Komisi 2, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 1, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 3, Ketua BK dan Wakil Ketua Bapemperda. Unsur pimpinan selebihnya diberikan kepada Gerinda dan PSI,” lanjut Harsono.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Solo Yudha Sindhu Riyanto mengatakan bahwa surat pihaknya berkomunikasi dengan KIM Plus usai mendapat surat dari PDIP.
“Ternyata dengan dinamika di DPRD Surakarta masih banyak pendapat jadi belum ada satu keputusan yang pasti dari PDIP intinya apa yang mereka usulkan utamanya di KIM Plus ini,” kata Yudha ditemui di Kantor DPRD Solo, Kamis (5/12).
Dari hasil komunikasi dengan KIM Plus, memberikan tawaran PDIP memimpin Ketua komisi III dan Ketua BK. Dirinya menyebut, bahwa PDIP mempunyai porsi banyak untuk alkap DPRD.
“Kami menindaklanjuti hal itu dengan skema itu, dengan catatan KIM Plus rapat, dan kami sepakat PDIP tetap dengan porsi banyak, belum diterima,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Karya Amanat Bangsa (Golkar, PAN, PKB) DPRD Solo, Taufiqurrahman menegaskan bahwa pihaknya kukuh dengan dua opsi penawaran kepada PDIP untuk pembentukan alkap.
“Yang pertama kepemimpinan periode 2,5 tahun pertama dan 2,5 tahun kedua. Tapi, kami minat juga tetap yang duluan di tahun pertama, dan sampai hari ini belum ada kesepakatan,” bebernya.
Karena penolakan dari PDIP, pihaknya memberikan skema baru yakni semua fraksi mendapat jatah ketua komisi.
“Kami punya skema baru, berdasarkan fraksi. Jadi semua fraksi mendapatkan ketua alkap, jadi PDIP 2 karena 20 kursi, semua fraksi mendapatkan pimpinan alkap baik itu wakil ketua atau sekretaris sehingga PDIP dapat 4, yang lain 3, semua sudah dapat jatah ketua dan PDIP dapat tambah satu di Badan Kehormatan. Tapi sampai hari ini belum ada kesepakatan,” tegasnya.
Pihaknya menegaskan bahwa belum menerima skema yang ditawarkan PDIP yang meminta tiga pimpinan ketua.
“Belum (menerima skema PDIP), kami skema terakhir ini (skema dari KIM), kalau nggak itu ya opsi pertama yang ditawarkan PDIP tadi 2,5 tahun tapi KIM Plus yang tahun pertama,” pungkasnya.(**/Team)
